Badan Raoen Raoen

Oleh: Hadi Al Sumatrany

Lagi-lagi kita berbicara BRR, karena rekonstruksi Aceh adalah tanggungjawab, maka perlu ada pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. Jika tidak ada pengawasan yang ketat maka dapat dipastikan banyak penyimpangan yang perpeluang untuk dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Watak manusia di negeri ini adalah korup dan luba (rakus). Korup dan luba tidak jauh berbeda. Karena itu tipe manusia yang tidak dapat dipercaya. Korup dan luba, bukan saja merugikan Negara tetapi juga menyengsarakan rakyat. Orang korup tidak pantas untuk di beri amanah yang berhubungan dengan kepentingan public.

Karena lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Apakah kita mau kelaparan dengan memberikan kepercayaan kepada orang korup untuk menjaga stok pangan Negara. Apakah kita mau menempatkan orang korup untuk memegang keuangan Negara. Bagaimana kalau keuangan negera disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sekaligus untuk melarikan diri keluar negeri. Tentu kita tidak mau kan?

Dalam rekonstruksi Aceh, kita bukan saja mengawasi apakah rumah pengungsi sudah dibangun tetapi bagaimana juga mengawasi pengeluaran dana rehab dan dana rekon Aceh. Jangan sampai dana rehab rekon habis untuk membiayai seminar, wokshop dan sejenis itu baik di Medan maupun di Jakarta. Acara pun di selenggarakan di hotel mewah, habis acara, tinggallah makalah saja. Tak ada tindaklanjut yang menyentuh kepentingan rakyat.

Padahal rekonstruksi bukan sebatas membicarakan, tetapi bagaimana mempraktekkan apa yang dibicarakan itu. Dalam rekonstruksi tidak dibutuhkan komentator saja, apalagi kalau dibayar ratusan juta. Itu hanya menghamburkan uang rakyat saja. Tapi bagaimana antara komentar dengan kinerja berjalan seiring.

Karena dalam rekostruksi Aceh tidak dibutuhkan ceramah atau pidato. Rakyat membutuhkan rumah, lapangan kerja dan modal usaha. Mereka perlu di beri pancing dalam mencari ikan, bukan di beri ikan saja. Tapi kita jadi heran, karena rakyat korban tsunami, jangankan diberi pancing, ikan pun tidak dapat. Pancing dan ikan justru dinikmati oleh buruh, pimpinan buruh, dewan pengawas sampai dewan pengarah.

Perlu di ingat, orang lapar tidak butuh ceramah tapi mereka butuh makanan. Setelah makan baru diceramahi dengan nasehat-nasehat. Intinya, para korban tsunami yang belum ada rumah diberi rumah, di ciptakan lapangan kerja, agar mereka dapat bekerja dengan baik atau diberi modal usaha agar mereka dapat hidup mandiri.

Jadi uang rehab-rekon Aceh bukan dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak penting. Jangan gunakan uang rehab-rekon Aceh untuk jalan-jalan ke Jakarta atau ke luar negeri tiap minggu. Tetapi bagaimana kepentingan dan kebutuhan para korban tsunami diberikan. Perlu di sadari, uang rehab-rekon itu adalah uang takziah, bukan uang jalan-jalan keluar negeri atau memperkaya diri.

Jika uang rehab-rekon digunakan untuk jalan-jalan, berarti BRR bukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, tapi Badan Raoen Raoen (BRR). Raoen Raoen atau jalan-jalan keluar negeri berarti mengkhianati amanah untuk rehab-rekon Aceh. Di dunia anda boleh berkelit dengan data tapi di akhirat, anda-anda yang diberi amanah untuk rehab-rekon Aceh tidak dapat membohongi Tuhan dengan angka-angka keberhasilan. Jujurlah dalam rehab-rekon Aceh.[]

Badan Raoen Raoen

Oleh: Hadi Al Sumatrany

Lagi-lagi kita berbicara BRR, karena rekonstruksi Aceh adalah tanggungjawab, maka perlu ada pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. Jika tidak ada pengawasan yang ketat maka dapat dipastikan banyak penyimpangan yang perpeluang untuk dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Watak manusia di negeri ini adalah korup dan luba (rakus). Korup dan luba tidak jauh berbeda. Karena itu tipe manusia yang tidak dapat dipercaya. Korup dan luba, bukan saja merugikan Negara tetapi juga menyengsarakan rakyat. Orang korup tidak pantas untuk di beri amanah yang berhubungan dengan kepentingan public.

Karena lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Apakah kita mau kelaparan dengan memberikan kepercayaan kepada orang korup untuk menjaga stok pangan Negara. Apakah kita mau menempatkan orang korup untuk memegang keuangan Negara. Bagaimana kalau keuangan negera disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sekaligus untuk melarikan diri keluar negeri. Tentu kita tidak mau kan?

Dalam rekonstruksi Aceh, kita bukan saja mengawasi apakah rumah pengungsi sudah dibangun tetapi bagaimana juga mengawasi pengeluaran dana rehab dan dana rekon Aceh. Jangan sampai dana rehab rekon habis untuk membiayai seminar, wokshop dan sejenis itu baik di Medan maupun di Jakarta. Acara pun di selenggarakan di hotel mewah, habis acara, tinggallah makalah saja. Tak ada tindaklanjut yang menyentuh kepentingan rakyat.

Padahal rekonstruksi bukan sebatas membicarakan, tetapi bagaimana mempraktekkan apa yang dibicarakan itu. Dalam rekonstruksi tidak dibutuhkan komentator saja, apalagi kalau dibayar ratusan juta. Itu hanya menghamburkan uang rakyat saja. Tapi bagaimana antara komentar dengan kinerja berjalan seiring.

Karena dalam rekostruksi Aceh tidak dibutuhkan ceramah atau pidato. Rakyat membutuhkan rumah, lapangan kerja dan modal usaha. Mereka perlu di beri pancing dalam mencari ikan, bukan di beri ikan saja. Tapi kita jadi heran, karena rakyat korban tsunami, jangankan diberi pancing, ikan pun tidak dapat. Pancing dan ikan justru dinikmati oleh buruh, pimpinan buruh, dewan pengawas sampai dewan pengarah.

Perlu di ingat, orang lapar tidak butuh ceramah tapi mereka butuh makanan. Setelah makan baru diceramahi dengan nasehat-nasehat. Intinya, para korban tsunami yang belum ada rumah diberi rumah, di ciptakan lapangan kerja, agar mereka dapat bekerja dengan baik atau diberi modal usaha agar mereka dapat hidup mandiri.

Jadi uang rehab-rekon Aceh bukan dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak penting. Jangan gunakan uang rehab-rekon Aceh untuk jalan-jalan ke Jakarta atau ke luar negeri tiap minggu. Tetapi bagaimana kepentingan dan kebutuhan para korban tsunami diberikan. Perlu di sadari, uang rehab-rekon itu adalah uang takziah, bukan uang jalan-jalan keluar negeri atau memperkaya diri.

Jika uang rehab-rekon digunakan untuk jalan-jalan, berarti BRR bukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, tapi Badan Raoen Raoen (BRR). Raoen Raoen atau jalan-jalan keluar negeri berarti mengkhianati amanah untuk rehab-rekon Aceh. Di dunia anda boleh berkelit dengan data tapi di akhirat, anda-anda yang diberi amanah untuk rehab-rekon Aceh tidak dapat membohongi Tuhan dengan angka-angka keberhasilan. Jujurlah dalam rehab-rekon Aceh.[]

KKR Jangan Sebatas Angin Lalu

Oleh: Hadi Al Sumatrany

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah produk hukum yang pernah lahir untuk mencari solusi penyelesaian kekerasan yang pernah terjadi di negeri ini. Tetapi akhirnya pertualangan KKR di hentikan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu semapat menimbulkan wacana publik yang sedang kebingungan. Tentu saja kebingungan terhadap keputusan MK sebagai lembaga pengawal Undang-Undang.

Wacana pembentukan KKR di Aceh membawa angin baru bagi korban. Seolah ada harapan yang bakal lewat di hadapan mereka. Tetapi belum tentu harapan dapat membangkitkan 100% optimisme. Karena banyak orang juga yang menyangsikan Pembentukan KKR tersebut.

Kesangsian tersebut sangat beralasan karena perjalanan sejarah dan praktek keadilan di negeri ini sangat membosankan (kalau boleh disebut sudah kelewat bobrok). Sebut saja, kasus pembunuhan tokoh HAM Munir.

Sampai hari ini publik di buat kebingungan dan penasaran. Publik di buat heran terhadap kasus Munir. Karena pelakunya seperti Jin, yang hilang seperti tanpa ada yang nyata. Mungkin saja pelaku pembunuhan adalah tokoh terdidik dan terpelajar sehingga radar hukum di negeri ini tak punya kemampuan untuk medeteksi.

Padahal itu hanya memburu untuk satu orang. Bagaimana dengan kematian orang Aceh yang buruanya mungkin tak sanggup lagi dihitung dengan tangan dan kepala. Apakah KKR ini serius atau main-main?. Jika serius mari kita terlibat sampai tuntas tetapi bila main-main sebaliknya cukup di sini saja karena masih banyak hal lain yang perlu kita selesaikan.

Karena konflik Aceh membunuh banyak orang, maka mari semua pihak terlibat dengan membawa bendera dukungannya. Dukungan disini bukan hanya sebatas retorika atau olahraga mulut. Tapi bagaiamana mampu mencari pelaku dan membawa keadilan hukum dan keadilan finansial kepada publik yang pernah terluka selama konflik.

Harapan para korban dan keluarganya adalah keadilan untuk masa depan. Minimal bila anaknya masih ada maka bagaimana anak tersebut dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Jika Ibunya masih ada tentu menjadi kewajiban negara membantu agar tidak menderita di hari tuanya.

Banyak hal dapat di lakukan untuk menuju keadilan. Tetapi yang kita khawatirkan, keadilan ini seperti di atas awan. Ia tidak ke bumi tetapi tidak juga ke langit. Ia berada ditengah-tengah ketidak jelasan yang penuh denga tanda tanya.

Karena pembentukan KKR di Aceh bukan hanya sebatas deklarasi tetapi bagaimana inti dan tujuannya benar-benara membawa kedamaian dan keadilan bagi para korban. Sudah cukup korban tsunami yang di kibuli oleh kerajaan rehab-rekon. Jangan sampai korban konflik yang di kibuli oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Jangan sampai membawa-bawa nama HAM dalam menyelesaikan konflik Aceh tapi kerjanya “HOM HAI”. Karena harapan semua pihak agar tragedi berdarah di Aceh dapat di selesaikan dengan baik dalam tenda kedamaian yang kokoh.

Disini amat jelas suatu tuntutan kejujuran dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam konflik Aceh untuk mau dan berani mengungkapkan. Karena bila mendukung melalui mulut tapi tidak mau serius untuk mengungkapkannya, maka sama saja tidak mendukung sepenuh hati.

Semoga KKR di Aceh terbentuk dalam waktu secepatnya tetapi jangan gegabah. Jangan samapi KKR di Aceh hanya sebatas angin lalu untuk sekedar mencari sensasi kolompok atau organisasi. Karena ini lebih menyakitkan dari pada konflik yang pernah berlalu.Mari kita semua mendukungnya.[]