Aceh Baru Seperti Apa?

Oleh: Hadi Al Sumatrany

"Bila kita hendak mengentaskan kemiskinan, kita harus berikan kekuasaan, pengetahuan, tanah, kredit, teknologi dan organisasi kepada rakyat" (Hugo CHAVEZ, 2005).

Peryataan pemimpin kiri, yang kembali terpilih menjadi presiden Venezuela pada pemilihan presiden tanggal 3 Desember 2006 ini, kiranya perlu ditelaah untuk Aceh paska terpilihnya gubernur baru. Memang Aceh bukan sebuah negara yang punya kekuasaan sebebas Venezuela di bawah Hugo Chavez, tapi wewenang yang lebih luas melalui UU No. 11/ 2006 tentang Pemerintahan Aceh setidaknya menjadi peluang bagi kita untuk mencoba membangun sebuah Aceh baru yang lebih baik pasca konflik dan tsunami.

Seperti kata Amartya Sen (Pemenang Nobel Ekonomi), bahwa kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelengguan (unfreedomness) karena akses ekonomi yang terbatas. Walaupun diberikan demokrasi dan kebebasan yang seluas-luasnya, orang miskin tak akan mampu menerima dan memanfaatkannya.

Orang miskin dan kaum terpinggirkan terbelunggu oleh himpitan kehidupan. Persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentranformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi. Selain itu, fakta empiris juga menunjukkan bahwa konflik horizontal dan pemberontakan lebih sering terjadi di negara-negara miskin.

Kita sadar bahwa mengentaskan kemiskinan itu berat, tapi kita harus lebih sadar lagi bahwa kemiskinan akan menjadi barometer dari kegagalan pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Jangan sampai kekecewaan rakyat meledak hanya karena kita kurang cerdas dan kurang cepat untuk mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan bukan saja menyengsarakan rakyat tapi kemiskinan juga berakibat bagi kesenjangan sosial dalam masyarakat yang berhubungan dengan kekerasan setiap saat. Apakah rakyat yang akan kita salahkan atau pemerintah yang harus bertanggung jawab langsung atas kemiskinan yang tak kunjung berakhir?

Di sinilah peran pemangku kekuasaan tertinggi yang harus memainkan perannya dengan didukung oleh semua komponen yang ada. Karena kekuasaan yang berlebihan tanpa di kontrol akan menjadi mesin yang lebih mengerikan di masa depan. Artinya, kekuasaan yang di dapatkan oleh Pemerintah Aceh juga harus diawasi oleh masyarakatnya sendiri, baik itu LSM lokal, nasional, internasional, maupun lembaga-lembaga pengawas lainnya.

Biarkan rakyat Aceh menjalankan pemerintahannya dengan baik tanpa campur tangan yang berlebihan dari Pemerintah Pusat seperti yang tertuang dalam UU No. 11/ 2006. Jika kebijakan Pemerintah Aceh benar dan membawa manfaat bagi rakyat maka kita harus dukung secara bersama-sama tetapi jika Pemerintah Aceh sudah keluar dari jalur yang sebenarnya, barulah kita luruskan secara bersama-sama tanpa menodai proses demokrasi yang sedang tumbuh. Atau, meminjam istilah Ghazali Abbas Adan, “Jangan menggunakan cara-cara preman dalam merebut kekuasaan tapi gunakan cara-cara yang Islamis dan demokratis.”

Kekuasaan harus diberikan kepada Pemerintahan Aceh untuk dapat menjalankan semua tugasnya dengan baik. Pemerintah Jakarta perlu membuktikan janjinya untuk mendukung siapapun yang terpilih menjadi Gubernur Aceh. Jangan ada sikap saling curiga yang berakibat pada kesengsaraan rakyat.

Pengetahuan

Salah satu pilar kemajuan bangsa adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang handal di dalam negeri. Karena kebangkitan perekonomian sebuah bangsa sangat di tentukan oleh tingkat pendidikan di sebuah negeri. Sehingga menjadi tugas pemerintah ke depan agar terlibat langsung dalam pencerdasan bangsa untuk menuju Aceh dengan kekayaan alam sekaligus kekayaan human and social capital.

Era globalisasi yang mulai memasuki segala bidang akan membuat sebuah daerah kewalahan bila sumber daya manusia yang ada tidak mampu menghadapi arus globalisasi tersebut. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk terus menggerakkan sektor pendidikan agar mampu melahirkan SDM yang siap bersaing dalam keganasan arusglobalisasi.

Karena yang kita butuhkan adalah SDM yang berkualitas bukan mengandalkan kuantitas saja. Mengandalkan kuantitas saja tanpa kualitas berarti sama saja dengan memperbanyak pengangguran di masa depan. Sehingga SDM yang berkualitas akan mempercepat pembangunan Aceh di masa depan.

Pendidikan gratis seharusnya bukan hanya sampai ke tingkat SMA tapi bagaimana mengusahakan sampai ke perguruan tinggi tanpa di pungut biaya apapun. Kita berharap agar kedepan semua anak-anak Aceh minimal selesai pendidikan tingkat sarjana (S1). Sehingga generasi yang berwawasan luas dan berkualitas akan mampu membangkitkan Aceh dari kehancuran akibat konflik dan bencana tsunami.

Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas melalui pendidikan gratis, di perlukan sarana pendidikan yang memadai dan sesuai dengan standar pendidikan yang bermutu, seperti laboratorium, perpustakaan, tenaga pengajar yang berkualitas dan ruangan pendidikan yang nyaman. Pendidikan harus mencerahkan, jangan mendoktrin dan menjumudkan.

Seperti pesan Dr.Daisaku Ikeda pada pameran Fotografi di AAC Dayan Dawoed; "Pendidikan bukanlah kegiatan menjejalkan informasi, tetapi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan kunci-kunci yang akan memungkinkan orang-orang membuka gudang pengetahuan dengan upaya sendiri. Pendidikan meletakkan orang-orang pada penemuan dan pendapatan sendiri". Tapi bila saranan pendidikan tidak tersedia, maka bagaimana kita akan membukanya?.

Tanah dan kredit

Apa artinya tanah kalau tidak ditanami tumbuhan yang berguna untuk kegiatan yang produktif bagi kesejahteraan rakyat. Mungkin itu akan menjadi sebuah kerugian besar bila jumlah tanah yang layak untuk ditanami tapi ditelantarkan dengan alasan tidak ada modal dan penggarapnya. Bukankan sebuah ironi, ketika Aceh memiliki lahan pertanian dan perikanan yang demikian luas tapi tak tergarap; sementara demikian banyak rakyat yang tak memiliki tanah dan lahan garapan hanya menjadi lahan tidur begitu saja? Land-reform juga harus diikuti dengan akses ke modal tanpa hutang dari luar. Karena mengolah lahan memerlukan modal maka modal yang diberikan itu jangan sampai seperti rentenir yang justru membebani dan merugikan rakyat.

Mungkin ada baiknya kita belajar dari penerima Nobel tahun ini, Muhammad Yunus yang sukses dengan Grameen Banknya (Bank Desa), sebuah lembaga keuangan yang menyalurkan kredit mikro kepada penduduk miskin terutama perempuan di Bangladesh.

Kenapa kita tidak mencobanya, dengan memberikan kredit kepada rakyat agar mampu bangkit dari keterpurukanya. Tetapi pemberian kredit itu perlu dikontrol agar tidak terjadi KKN dan tradisi rentenir yang sudah menjadi kebiasaan di negeri ini. Jangan sampai uang yang seharusnya di berikan kepada rakyat tapi justru terjadi kongkalikong diantara penyalur. Sehingga dibutuhkan perangkat-perangkat pemantau untuk memonitor agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Kemudahan kredit yang langsung dapat diperoleh oleh rakyat perlu diwujudkan. Termasuk mempersingkat birokrasi panjang yang sering menjadi tempat subur terjadinya KKN.

Pemberian kredit ini perlu diatur sedemikian rupa sampai sejauhmana rakyat benar-benar menggunakan dana tersebut. Kita juga harus membedakan antara petani dengan nelayan. Artinya, kredit yang diberikan juga harus dilihat berdasarkan kebutuhan antara nelayan dengan petani. Sehingga tidak menimbulkan suatu kejanggalan dalam pembagian dana kredit tersebut.

Teknologi dan organisasi

Kemampuan untuk menghasilkan teknologi tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dunia pendidikan yang berkualitas dan siap saing. Sarana pendidikan yang mendukung akan mampu melahirkan tenaga-tenaga ahli yang akan berorientasi pada pembuatan teknologi-teknologi baru.

Penting agar mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan agar dapat di beri beasiswa keluar negeri. Sehingga kualitas lulusan lebih terjamin. Kontrol yang ketat dalam dunia pendidikan sangat perlu untuk mengetahui kebutuhan anak didik dan kendala-kendala lainnya yang menghambat anak-anak dalam memperoleh ilmunya.

Sebuah laboratorium dan perpustakaan lengkap yang dibutuhkan oleh anak didik perlu tersedia di semua wilayah di Aceh. Perpustakaan gratis mulai dari kota sampai ke gampong-gampong sangat di perlukan untuk membangkitkan minat baca rakyat.

Di samping itu organisasi-organisasi kemasyarakatan yang membela hak-hak rakyat perlu diberi ruang oleh pemerintah. Sehingga kekerasan terhadap rakyat dan ketimpangan roda pemerintahan dapat terus diawasi oleh organisasi-organisasi tersebut. Semoga angin segar Demokrasi baru di Aceh dapat dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Amin! []